Adalah Inda Deryanne Hasman SH., M.M, seorang professional yang bertugas sebagai Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yang mewakili unsur pekerja melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Inda adalah wanita yang aktif memantau jalannya pelayanan BPJS Kesehatan di Indonesia. Ia sering turun ke lapangan guna mendapatkan gambaran langsung mengenai bidang yang dikelolanya.
“Bersama rekan dan tim kami berbagi tugas mengawal jalannya program JKN. Saya tidak mau hanya melihat laporan, meski laporan yang diberikan sudah bagus dan efisien. Saya merasa perlu hadir langsung untuk mengetahui kondisi lapangan. Salah satunya dengan cara datang ke kantor-kantor fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, lokasi terdampak bencana atau juga hadir dan memberikan sosialisasi serta edukasi dalam acara-acara pelayanan publik yang diselenggarakan di area-area publik,” ungkap wanita kelahiran 29 April ini.
Sebagai bagian dari Dewan Pengawas, fokus utama Inda adalah memastikan tata kelola organisasi (BPJS Kesehatan) berjalan transparan dan akuntabel, serta mewakili kepentingan pemberi kerja (dunia usaha) dalam ekosistem JKN. Inda juga terlibat aktif dalam diskusi strategis mengenai keberlanjutan Dana Jaminan Sosial bersama organisasi pengusaha seperti APINDO. Selanjutnya tugas Inda adalah mendorong Pemerintah Daerah untuk menciptakan ekosistem kesehatan yang kuat agar cakupan kesehatan dari Sabang sampai Merauke dapat berkelanjutan.
Selain itu, Inda juga mengawasi fasilitas-fasilitas pelayanan publik yang tidak menyediakan pelayanan sesuai aturan. “Kadang ada saja oknum yang merasa biasa melakukan sesuatu di luar aturan, nah salah satu fungsi saya dan tim di sini adalah meluruskan agar pelayanan kembali ke jalur yang benar sehingga masyarakat kembali mendapatkan pelayanan prima. Begitupun dari sisi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, kami mendorong agar peserta JKN tidak hanya mengaktivasi namun juga memperpanjang kepesertaannya untuk kenyamanan fasilitas kesehatan mereka sendiri.”
Menurut Inda, kiprah BPJS JKN di Indonesia dapat dibilang cukup sukses meski belum sempurna. “Pernah ada negara lain berkunjung untuk studi banding, mereka cukup kagum dengan Indonesia yang dalam kurun waktu 11 tahun sudah bisa meng-cover jaminan kesehatan sebagian besar rakyatnya, hampir 100 persen. Sedangkan negara lain membutuhkan waktu puluhan tahun. Angka harapan hidup di Indonesia saat ini dari 65 tahun ke 72 tahun, jadi menurut saya Indonesia menjadi lebih sehat dengan adanya program BPJS ini,” bangga Inda.
Program-Program Inovatif
Berbagai program inovatif dihadirkan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan jaminan kesehatan. Seperti Program Petakan, Sisir, Advokasi, Registrasi (PESIAR) untuk mempertahankan predikat Universal Health Coverage atau UHC. Program yang merupakan bagian dari upaya memperluas dan meningkatkan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga tingkat desa/kelurahan. Inda menegaskan dukungan penuh terhadap inisiatif BPJS Kesehatan dalam memastikan pelaksanaan program JKN sesuai prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabel.
Sebagai amanah dari Undang-Undang, tekan Inda, Dewan Pengawas bertugas mengawasi operasional pelaksanaan program JKN dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan visi dan misi BPJS Kesehatan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Prinsip protection (perlindungan bagi setiap warga negara), sharing (gotong royong untuk melindungi sesama), dan compliance (ketaatan warga negara terhadap Undang-Undang dalam kepesertaan program JKN) diharapkan dapat terwujud.
Terus Lakukan Edukasi
Tantangan selama menjadi Dewan Pengawas, menurut Inda, salah satunya adalah tingkat kesadaran masyarakat yang cukup rendah untuk melihat pentingnya Jaminan Kesehatan, baik dari pihak perkerja maupun pemberi kerja, terutama bagian masyarakat yang masih minim literasi. Hal inilah yang menjadi tugas Inda dan tim untuk terus memberikan pengawasan dan edukasi secara berkelanjutan agar visi Indonesia Sehat dan Maju bisa tercapai.
Pemerataan manfaat fasilitas kesehatan juga harus selalu Inda dan tim perhatikan. Sebagai contoh, pada Desember 2025 Inda mendampingi Komisi IX DPR RI meninjau pembangunan RSUD Kwaingga di Keerom, Papua, guna memastikan fasilitas kesehatan di daerah terpencil terpenuhi.
Tantangan lain, dari sisi pengelola. Tata kelola kepersertaan sebanyak 268 juta jiwa membuat Dewan Pengawas harus senantiasa berpartisipasi aktif menjalankan pengawasan dari hari ke hari. Dari segi sumber daya manusia juga harus terus di-upgrade terutama pengetahuan dan pelayanan agar integritas fasilitas BPJS unggul di tengah masyarakat Indonesia.
“Saya mengapresiasi kinerja para karyawan BPJS terutama para verifikator yang harus memeriksa ribuan laporan dan klaim secara detail satu persatu. Alhamdulillah banyak dari mereka yang merupakan pekerja keras, jujur dan tangguh dalam melaksanakan tugas-tugasnya,” tutur Inda.
Harapan terbesar Inda, fasilitas BPJS yang ada saat ini tetap bisa dinikmati masyarakat luas tanpa mengalami defisiensi, yang berarti Dewan Pengawas harus melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien. Inda merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah diberi kesempatan untuk berkecimpung serta menjadi bagian penting dari sebuah Badan Kesehatan di Indonesia. Ia juga sangat berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang mendukung jalannya program BPJS – JKN sehingga bisa berjalan dengan cukup baik selama ini. AP
