Di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi perekonomian dunia, Pemerintah menempatkan stabilitas keuangan dan kepercayaan publik sebagai agenda utama kebijakan tahun 2026. Kebijakan keuangan negara tidak lagi hanya berfungsi menjaga keseimbangan anggaran, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meredam risiko, menjaga kredibilitas, dan memastikan perekonomian nasional tetap bergerak stabil.
Dalam kerangka tersebut, penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan stabilitas sistem keuangan menjadi kunci. Menteri Keuangan Republik Indonesia, sekaligus Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa kepercayaan publik adalah fondasi yang harus dijaga dalam setiap keputusan kebijakan.
“Kepercayaan publik adalah fondasi sistem keuangan. Ketika kepercayaan terjaga, stabilitas akan mengikuti,” tegas Purbaya.
Disiplin Fiskal sebagai Sinyal Kepercayaan
Kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk tetap prudent dengan menjaga defisit anggaran dalam batas yang aman. Pemerintah menekankan disiplin fiskal sebagai sinyal kepercayaan kepada pasar dan pelaku usaha, sekaligus bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara.
Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kehati-hatian fiskal dan keberlanjutan pembangunan. “Disiplin fiskal bukan sekadar soal angka, tetapi pesan kebijakan bahwa negara serius mengelola risiko,” ujar Purbaya.
Optimalisasi Penerimaan Negara yang Kredibel
Di sisi penerimaan, kebijakan 2026 difokuskan pada penguatan basis pajak melalui reformasi administrasi dan digitalisasi sistem. Pemerintah mendorong peningkatan kepatuhan tanpa membebani dunia usaha secara berlebihan, demi menciptakan penerimaan negara yang sehat dan berkelanjutan.
Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga iklim investasi sekaligus memperkuat kapasitas fiskal negara. “Sistem penerimaan yang adil dan transparan akan membangun kepatuhan jangka panjang,” katanya.
Tahun 2026 juga menjadi momentum penguatan belanja negara berbasis kualitas. Anggaran difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, infrastruktur produktif, serta perlindungan sosial yang tepat sasaran.
Belanja negara diposisikan sebagai alat untuk menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang nyata. Belanja negara harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target serapan,” tegas Purbaya.
Manajemen Utang yang Terukur dan Bertanggung Jawab
Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan, kebijakan keuangan negara tetap mengedepankan manajemen utang yang hati-hati. Pemerintah menjaga rasio utang pada level aman serta mengelola struktur pembiayaan agar tidak menimbulkan tekanan fiskal di masa depan.
Pendekatan ini bertujuan menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata publik dan investor. “Utang adalah alat kebijakan, bukan tujuan. Yang terpenting adalah memastikan risikonya terkendali,” ujarnya.
Penguatan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS menjadi bagian penting dari kebijakan 2026. Sinergi ini memastikan kebijakan fiskal dan keuangan berjalan selaras dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. “Stabilitas sistem keuangan hanya bisa dijaga melalui kerja bersama dan koordinasi yang kuat,” kata Purbaya.
Menutup arah kebijakan keuangan negara 2026, Purbaya menegaskan bahwa stabilitas dan kepercayaan publik harus berjalan beriringan dengan agenda pertumbuhan jangka panjang.“Stabilitas adalah fondasi utama. Tanpa stabilitas, pertumbuhan tidak akan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, di tengah dinamika global, konsistensi kebijakan menjadi faktor penentu. Purbaya menekankan bahwasanya “Negara harus hadir memberi kepastian. Kepercayaan publik adalah aset terbesar yang harus terus dijaga,” pungkas Purbaya. Laili
